Jakarta – Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, menyatakan mulai mempertimbangkan keputusan terkait usulan Munaslub bagi mengakhiri konflik internal partai. Sebanyak 21 Dewan Perwakilan Daerah I memang menolak digelarnya Munaslub meskipun menyerahkan keputusan akhir kepada Ical.
Saat berbicara di hadapan peserta Rapimnas usai mendengar pandangan umum dari 34 Dewan Perwakilan Daerah tingkat I dan 10 ormas sebagai pemilik suara di Rapimnas, Ical menegaskan dirinya mulai tetap loyal terhadap keputusan pengurus.
“Saya mendengar, mayoritas menolak Munaslub dan seluruh yg menolak dan menerima. Menyerahkan sepenuhnya kepada DPP dan aku pribadi. Saya memohon waktu, bersalat istikharah bagi memikirkan apa yg baik bagi kita,” ujar Ical di arena Rapimnas Golkar di JCC, Senayan, Senin (25/1/2016) dini hari.
Ical pada pidato pembukaan Rapimnas memang telah menyatakan pilihan Munaslub menjadi jalan yg pahit buat persatuan Golkar. Ical menyinggung pemerintah yakni Kementerian Hukum dan HAM yg tak mengambil keputusan buat memberi SK kepengurusan Munas Bali.
“Saya tak mampu membaca apa yg diambil pemerintah bila terjadi munas yg mulai diselenggakan bulan Maret padahal MPG (Mahkamah Partai kepengurusan Riau, red) telah tidak berlaku lagi,” imbuh dia.
Karena itu Ical menegaskan apapun keputusan Rapimnas harus diputuskan bersama semua pengurus meskipun opsi Munaslub pada akhirnya nanti ditolak dalam keputusan akhir.
“Kalau saudara bersedia mengambil risikonya, aku tak mulai mengkhianati saudara. Ini memang pahit, supremasi hukum oleh kekuasaan politik. Saya kemarin menawarkan melakukan Munaslub, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada saudara,” tutur Ical.
Sementara itu Waketum Nurdin Halid kepada wartawan menyebut penolakan Munaslub oleh mayoritas pengurus Dewan Perwakilan Daerah I masih berupa pandangan umum, belum jadi keputusan yg diketok pada Rapimnas.
“Ketum (Aburizal Bakrie) jelas menawarkan Munaslub. Tetapi hasil akhir di Rapimnas bukan ketum. Dalam pandangan umum tadi 21 Dewan Perwakilan Daerah I menolak karena berlandaskan konstitusi, Munas Bali sangat sesuai konstitusi. Mereka berpendapat konstitusi. Sedangkan 9 (DPD I) menerima tapi menyerahkan ke ketum,” kata Nurdin.
(kff/fdn)
Sumber: http://bit.ly/1RUrCnc